Soal Dorongan Percepat Munas, DPD Golkar NTT Nilai Tidak Perlu Dan Kembali Pada Periodesasi Normal


1

Karyantt.com – Usulan percepatan Munas Partai Golkar untuk mengganti Ketua Umum Airlangga Hartarto kian santer. Usulan percepatan Munas ini karena Airlangga Hartarto dianggap gagal memimpin Partai Golkar di Pemilu serentak 2019.

Berkaitan dengan wacana percepatan munas Golkar ini, DPD I Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai tidak perlu ada percepatan munas dan kembali pada periodesasi, sehingga tetap terjaga solidaritas partai di pusat maupun daerah.

DPD Golkar NTT, dalam siaran pers yang ditandatangi Ketua DPD Partai Golkar NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena  dan Sekretaris DPD Partai Golkar NTT, Inche DP Sayuna yang diterima media ini, Senin 27 Mei 2019 mengungkapkan bahwa DPD Partai Golkar NTT telah melaksanakan pleno tanggal 11 Mei membahas hasil Partai Golkar dalam pemilu pileg dan pilpres 2019  yang melibatkan semua pengurus dan Wantim serta melaksanakan rapat koordinasi tanggal 23 – 24 Mei  yang melibatkan semua pengurus DPD II se NTT, para caleg DPR RI, caleg DPRD Prop dan para caleg terpilih DPRD kab kota se NTT.

Selain itu, DPP Partai Golkar telah melaksanakan silaturahmi dan konsultasi dengan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar se Indonesia di Jakarta tanggal 19 Mei membahas hasil pileg dan pilpres 2019 di seluruh Indonesia dilanjutkan buka puasa bersama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

Kesimpulan dalam dua pertemuan di DPD PG NTT dan juga di DPP Partai Golkar relatif sama baik dalam aspek catatan hasil pileg 2019 dan rekomendasi untuk pilkada serentak 2020 dan pilpres 2024 mendatang.

Terkait hasil Partai Golkar dalam pileg pilpres 2019, DPD Golkar NTT menilai dampak konflik intern Partai Golkar sejak Era Aburizal Bakrie berlanjut ke dualisme kepengurusan dengan Agung Laksono berlanjut ke Setya Novanto lalu ke PLT Ketum Idrus Marham dan sekarang Airlangga Hartarto membuat konsolidasi internal tidak berjalan maksimal karena energi dan waktu selama periode 2014 sampai 2019 habis hanya untuk selesaikan konflik kecuali periode terakhir dipimpin Airlangga Hartarto suasana mulai lebih kondusif.

DPD I Golkar NTT juga menilai bahwa kasus korupsi yang menimpa pimpinan partai baik di pusat dan daerah membuat citra Partai Golkar dan daya juang kader menurun. Namun DPD Golkar NTT memberi apresiasi dan catatan positif terkait pileg pilpres 2019 karena pertama kalinya Partai Golkar menang dalam pilpres sejak era reformasi.

“Semua potensi Golkar solid bergerak di lapangan baik pengurus dan para caleg serta para senior Pak Akbar Tanjung, Pak Abirizal Bakrie dan Pak Agung Laksono. Suasana dan kerja Golkar kali ini lebih semangat untuk membuktikan Partai Golkar masih merupakan partai besar di Indonesia juga di daerah. Semua pihak menyadari keberhasilan Partai Golkar ditentukan oleh soliditas internal dan dalam masa kepemimpinan Airlangga Hartarto bisa merangkul dan menggerakkan berbagai pihak bergerak untuk kepentingan Golkar dan Indonesia,” tulis Melki dan Inche dalam rilisnya.

Selain itu DPD I Partai Golkar NTT menegaskan bahwa dari pertemuan dua kali di DPD PG NTT dan DPP Partai Golkar memberi rekomendasi bagi pengurus DPP Partai Golkar untuk menata kembali organisasi dan kaderisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan rakyat. Periode kepengurusan berjalan normal dan tinggal diputuskan pembenahan dari atas ke bawah atau bawah ke atas.

“Pembahasan dan pro kontra jadwal munas dikembalikan kembali pada periodesasi normal sehingga tetap jaga soliditas partai di pusat maupun daerah. Partai Golkar saat ini fokus dalam pembahasan dan penentuan pimpinan di lembaga legislatif, persiapkan menuju pilkada serentak 2020 dan agenda organisasi plus kaderisasi. Sehingga tidak perlu ada percepatan munas dan kembali pada periodesasi, mekanisme plus jadwal normal,” tulis Melki dan Inche.(*) 


Like it? Share with your friends!

1
admin

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *